Bandung, 6 Mei 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat menggelar audiensi terkait Ketentuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 bersama Asisten Daerah I Setda Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Asep Sukmana, M.Si. Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan kesiapan daerah menghadapi implementasi kebijakan halal nasional.
Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya penguatan ekosistem halal di Jawa Barat, khususnya dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan pada Oktober 2026. Selain itu, audiensi juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperluas edukasi dan pendampingan halal kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPJPH Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa implementasi Wajib Halal Oktober 2026 memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau pelaku usaha secara lebih luas.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam memastikan pelaku usaha, khususnya UMKM, siap menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Penguatan literasi dan pendampingan halal harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Kepala BPJPH Provinsi Jawa Barat.
Sementara itu, Asisten Daerah I Setda Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Asep Sukmana, M.Si., menyampaikan dukungannya terhadap penguatan ekosistem halal di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha daerah.
“Kesiapan menghadapi Wajib Halal Oktober 2026 membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan ekosistem halal yang semakin kuat dan terpercaya,” ungkapnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di Jawa Barat. Melalui kolaborasi yang terus dijaga, pemerintah optimistis implementasi kebijakan halal nasional dapat berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
