Banjar, 5 Mei 2026 – Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Banjar menggelar audiensi terkait implementasi Ketentuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pengembangan ekosistem halal di daerah.
Audiensi yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Banjar tersebut membahas kesiapan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan halal nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperluas edukasi serta pendampingan sertifikasi halal.
Wali Kota Banjar dan Wakil Wali Kota Banjar turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap penguatan sektor halal dan pemberdayaan UMKM. Kehadiran pemerintah daerah dinilai penting dalam memastikan pelaku usaha memperoleh akses informasi dan layanan sertifikasi halal secara lebih mudah dan merata.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BPJPH Jawa Barat menegaskan bahwa implementasi Wajib Halal Oktober 2026 memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar proses sertifikasi halal dapat berjalan optimal.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memperkuat kesiapan UMKM menghadapi implementasi Wajib Halal Oktober 2026. Melalui pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan, pelaku usaha diharapkan semakin siap memenuhi ketentuan sertifikasi halal,” ujarnya.
Pemerintah Kota Banjar juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan ekosistem halal melalui pembinaan dan penguatan literasi halal bagi masyarakat serta pelaku usaha lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan produk halal yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.
Audiensi ini menjadi bagian dari langkah bersama dalam memperkuat ekosistem halal di Kota Banjar. Dengan kolaborasi yang terus dibangun, implementasi kebijakan halal nasional diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan industri halal Indonesia.
